Politisasi Desa Sebagai Akibat dari Otonomi Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.   Latar Belakang

Berkembang atau tidaknya suatu ilmu sangat ditentukan oleh kemampuannya menjawab berbagai masalah-masalah sosial dan alam yang menjadi bidang garapannya. Kemampuan suatu ilmu untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat sangatlah tergantung pada epistemologinya, karena salah satu hal yang membedakan antara ilmu satu dengan ilmu lainnya adalah dari segi metodologinya.(Wasistiono, 2001)

Demikian juga halnya dengan Ilmu Pemerintahan. Dari berbagai sumber (literature) dapat lihat bahwa bahwa pemerintahan disamping sebagai sebuah pengetahuan (knowledge) adalah sekaligus juga merupakan sebuah kemahiran (know-how). Karena itu Ilmu Pemerintahan diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dewasa ini.

Gelombang perubahan yang melanda Indonesia pasca jatuhnya pemerintahan orde baru, membuka wacana dan gerakan baru diseluruh aspek kehidupan masyarakat, tak terkecuali dalam dunia pemerintahan. Semangat yang menyala-nyala untuk melakukan reformasi, bahkan cennderung melahirkan euphoria, memberikan energi yang luar biasa bagi bangkintya kembali wacana otonomi daerah, setelah hampir sepertiga abad ditenggelamkan oleh rezim otoritarian orde baru dengan politik stick and carrot-nya (Sri Budi Santoso : 2000). Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Marsdiasmo (1999), menyatakan bahwa tuntutan seperti itu adalah wajar, paling tidak untuk dua alasan. Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah , Kedua, tuntutan pemberian otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era permainan baru yang membawa aturan baru pada semua aspek kehidupan manusia di masa akan datang.

Otonomi Daerah di Indonesia dilaksanakan dalam rangka desentralisasi di bidang pemerintahan (Kuncoro:2004). Desentralisasi itu sendiri setidak-tidaknya mempunyai tiga tujuan. Pertama, tujuan politik, yakni demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara pada tataran infrastruktur dan suprastruktur politik. Kedua, tujuan administrasi, yakni efektivitas dan efisiensi proses-proses administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, transparan serta murah. Ketiga, tujuan social ekonomi, yakni meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat.(Sadu Wasisitiono;2003)

Namun gelombang baru perkembangan tata pemerintahan ini tidak hanya mempengaruhi pemerintah daerah namun juga membawa perubahan ke dalam pemerintahan desa yang semuala tidak terpengaruh dengan tata kelola pemerintahan di atasnya. Pemerintahan desa yang dahulu jauh dari kesan politik kini seiring dengan otonomi daerah menjadi salah satu objek politik para penguasa sehingga penyebabkan persaingan tidak hanya dari tingkat kabupaten hingga pusat namun juga mengikut sertakan pemerintahan desa di dalamnya. Oleh sebab itu diperlukan suatu pembahasan guna memaparkan permasalahan ini sehingga dapat dipahami dan juga dimengerti bersama

1.2.   Rumusan masalah

Berdasaran latar belakang yang sudah penulis paparkan, maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut antara lain adalah:

1.2.1. Bagaimana gambaran awal pemerintahan desa di Indonesia?

1.2.2. Bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat desa setelah otonomi daerah?

1.2.3. Bagaimana perkembangan politik desa setelah otonomi daerah?

1.3.   Tujuan

Sedangkan yang menjadi tujuan penulis dalam penyusunan makalah ini adalah:

1.3.1. Mengetahui gambaran awal pemerintahan desa di Indonesia

1.3.2. Mengetahui perkembangan kehidupan masyarakat desa setelah otonomi daerah

1.3.3. Mengetahui perkembangan politik desa setelah otonomi daerah

1.4.   Manfaat

Manfaat yang penulis harapkan dari penulisan makalah ini antara lain adalah:

1.4.1. Untuk Penulis

Manfaat yang penulis harapkan adalah bertambahnya pengetahuan penulis tentang penyusunan karya tulis ilmiah khususnya dalam materi otonomi daerah sehingga akan menambah pengetahuan penulis secara umum.

1.4.2. Untuk Mahasiswa

Manfaat yang penulis harapkan adalah bertambahnya pengetahuan mahasiswa lain tentang penyusunan karya tulis ilmiah khususnya dalam materi otonomi daerah sehingga akan menambah pengetahuan penulis secara umum.

1.4.3. Untuk Masyarakat

Manfaat yang penulis harapkan adalah bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang materi otonomi daerah khususnya tentang perkembangan politik desa.

BAB II

PEMBAHASAN

 

 

2.1     Gambaran Awal Pemerintahan Desa

Hingar bingar otonomi daerah dan pelimpahan wewenang di  tingkat lokal hampir tidak mempengaruhi desa. Hingga saat ini desa yang merupakan ‘benteng pertahanan terakhir’ masyarakat sipil dari sasaran kooptasi. Padahal, desa adalah entitas yang otonom yang dapat mengatur urusannya sendiri. Keberadaan desa sebagai entitas sosial dan budaya, telah lebih dahulu ada sebelum negara Indonesia terbentuk. Ikatan-ikatan di dalam komunitas terjalin melalui mekanisme kekerabatan yang longgar. Pola-pola pertukaran sosial yang resiprokal, seperti upacara adat, komunitas seni budaya, pekerjaan yang dilakukan bersama-sama (gotong-royong), memiliki fungsi sebagai media komunikasi di antara anggota masyarakat desa.

Komunikasi yang intensif yang terbatas hanya dengan sesama anggota masyarakat di dalam desa, membuat mereka menjadi eksklusif dengan dunia luar. Selain itu pola produksi yang subsisten dapat dipenuhi dan di antara mereka menempatkan kerjasama komunitas sebagai hal yang utama dalam bersosialisasi. Dengan kata lain, kehidupan desa sangatlah otonom dan memiliki tatanan sosial budaya tersendiri. Interaksi in-group telah meniadakan atau setidaknya menekan rasa ketergantungan terhadap komunitas di luar desa. Ketiadaan rasa ketergantungan dengan komunitas luar menyebabkan rendahnya rasa apresiasi terhadap komunitas desa lain sehingga cenderung memandang penduduk luar desa secara stereotip.

Teknologi dan pola produksi berpengaruh terhadap interaksi desa yang eksklusif. Sistem pengairan desa bersifat kolektif dimana penduduk mengambil air dari sumber yang terpusat di suatu tempat untuk kebutuhan sehari-hari. Di sumber air tersebutlah penduduk desa saling berinteraksi. Mulai dari pembicaraan ringan seperti gossip dan pergunjingan, sampai masalah prinsip seperti perencanaan awal musim tanam dan sebagainya. Tidak hanya sumber air, tetapi juga pola tanam dan proses pengolahan hasil tanam yang hampir secara keseluruhan bersifat kolektif. Penduduk desa juga menikmati kesenian lokal yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi lebih dari itu, kesenian mengandung filosofi hubungan dan perekat yang memiliki daya magis bagi masyarakat desa.

2.2     Perkembangan Kehidupan Desa Setelah Otonomi Daerah

Kolektifitas desa yang begitu kuat mulai goyah tatkala teknologi mulai ditemukan. Air yang di masa sebelumnya diperoleh di sumber air yang terpusat atau pancuran saat ini dapat diambil sendiri di rumah masing-masing dengan menggunakan pompa air. Menumbuk padi dapat dilakukan dengan menggunakan mesin penggiling padi otomatis atau huller. Hiburan dapat diperoleh melalui radio atau televisi. Eksklusifitas interaksi desa mendapat tekanan yang sangat besar pada saat penduduk desa mulai melakukan migrasi dengan alasan ekonomi. Saat itu kontak dengan pihak luar desa menjadi lebih berpengaruh daripada hubungan di dalam desa. Bersamaan dengan terbukanya hubungan masyarakat desa dengan komunitas di luar desa, maka ekslusifitas desa pun semakin rendah.

Perkembangan desa selanjutnya lebih ditentukan oleh komunitas di luar desa, yaitu negara. Dilihat dari sudut pandang kekuasaan, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat, yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri (Pembudi 2004) Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa, bukan oleh pihak luar (Suhartono dkk, 2000). Tetapi, pada kenyataannya pemerintah di masa Orde Baru meletakkan desa bukan sebagai wilayah yang otonom yang tercantum dalam UU No. 5/1979 yang menyatakan bahwa desa adalah:

“…suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia…”.

Pada bagian lain undang-undang ini diatur tentang pemerintahan desa menyebutkan:

“…bahwa sesuai dengan sifat negara kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan pemerintah Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif…”.

2.3     Pekembangan Politik Desa Setelah Otonomi Daerah

Desa dalam UU No. 5/1979 merupakan bentuk intervensi yang sangat besar dari pemerintah pusat. Dengan konsepsi desa tersebut, secara otomatis desa menjadi dua entitas yang saling bertolak belakang. Di satu sisi desa sebagai entitas sosial budaya yang otonom, di sisi lain desa sekaligus sebagai entitas politik yang sangat terkooptasi. Yang lebih parah dari itu, pemerintah pusat dengan semena-mena mendesain desa dengan format desa yang berada di Jawa, yang menghancurkan bentuk-bentuk desa yang sangat beragam seperti nagari di Sumatera Barat, dan sistem marga.

Kooptasi negara tidak hanya terbatas pada konsepsi desa yang sarat dengan uniformitas. Meskipun terdapat unsur lain dalam pemerintahan desa seperti Lembaga Musyawarah Desa (LMD), akan tetapi keberadaan lembaga ini menjadi formalitas belaka (Pembudi 2004). Ketua LMD sangat bergantung pada figur Kepala Desa, maka biasanya Kepala Desa secara otomatis menjadi Ketua LMD dan Sekdes karena jabatannya, merangkap sebagai Sekretaris LMD. Rangkap jabatan tersebut sangat lazim dilakukan dengan alasan keterbatasan sumber daya manusia serta demi efektifitas dan efisiensi. Tidak perlu merekrut banyak orang, yang penting program untuk desa diperbesar. Meskipun LKMD mengalami perubahan dalam hal keberagamaman elemen masyarakat yang masuk ke dalam struktur kepengurusan, tetapi perannya tetap lebih menyuarakan kepentingan pemerintah yang berada pada struktur diatasnya.

Bentuk baru lembaga perwakilan desa di masa desentralisasi adalah hadirnya BPD(Hagul:1992). BPD atau Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berdasarkan Permendagri No. 64/1999, disebutkan bahwa BPD sebagai Badan Perwakilan melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. BPD diprediksikan akan bernasib sama dengan lembaga-lembaga sebelumnya; elitis dan menjadi corong kepentingan pemerintah. Fungsi BPD yang lebih menyuarakan kepentingan pemerintah karena dari segi keanggotaan lembaga ini diisi oleh orang-orang yang berpredikat ‘pemuka masyarakat’. Pemuka masyarakat, terlebih yang berasal dari desa dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap subsidi pemerintah akan lebih berpihak pada pemberi subsidi daripada pemberi mandat. Terlebih lagi, masyarakat desa yang apatis karena ketidaktahuan akan menyetujui hampir setiap kebijakan dan kesepakatan yang dikeluarkan, padahal belum tentu menguntungkan masyarakat.

Satu hal yang ironis pada pelaksanaan otonomi daerah adalah kebijakan pemerintahan Megawati yang hendak mempegawainegeri- sipilkan sekretaris desa (sekdes)(Dwipayana:2004). Kebijakan ini tentunya akan menimbulkan implikasi yang luas terhadap keberdayaan institusi pemerintahan desa. Pertama, apabila pada masa Orde Baru, desa sebagai entitas politik berada diluar struktur birokrasi, maka dengan kebijakan pemerintah Megawati tersebut, struktur birokrasi pusat telah masuk hingga ke tingkat desa.

Dari aspek ini desentralisasi menjadi kontraproduktif dan sistem pemerintahan menjadi lebih sentralistis. Kedua, akan  terjadi konflik kewenangan antara sekretaris desa dan kepala desa. Sekretaris desa merupakan representasi yang berfungsi melaksanakan instruksi dari atas, sementara kepala desa adalah aparat yang dipilih oleh langsung rakyat. Sekretaris desa sekalipun tidak dipilih oleh rakyat namun ia memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan dalam penggunaan anggaran desa yang diperbantukandari pemerintah. Tentunya hal ini akan memotong dan melemahkankewenangan kepala desa dalam mengelola pemerintahan desa. Dampaknya adalah kepala desa, pada akhirnya, hanya menjadi ‘boneka’ legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah di atasnya. Desentralisasi idealnya menempatkan desa lebih sebagai entitas sosial dan budaya daripada politik (Pembudi 2004). Namun pada kenyataannya, desentralisasi diterjemahkan oleh pusat dengan menempatkan desa sebagai entitas politik yang akan dapat dioperasikan sebagai instrumen kekuasaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s